Pengadilan Tinggi di Ipoh, Malaysia, telah menetapkan bahwa utang yang diperoleh dari aktivitas perjudian tidak dapat dijadikan alasan dalam proses kebangkrutan. Keputusan ini berlandaskan kasus lama Mahkamah Persekutuan menyangkut Datuk Ting Ching Lee. Hakim Moses Susayan memutuskan untuk mencabut status kebangkrutan Lee Fook Khuen. Pria berusia 75 tahun itu sebelumnya dinyatakan pailit akibat gagal melunasi utang sebesar S$5,930 juta kepada Resorts World Sentosa Pte Ltd, yang telah diakui oleh Pengadilan Tinggi Singapura pada tahun 2018. Lee menerima kredit hingga S$10 juta untuk berjudi namun tidak dapat melunasi jumlah tersebut.
Status Hukum Utang Judi di Malaysia
Hakim Moses menekankan bahwa berdasarkan hukum yang berlaku di Malaysia, utang terkait perjudian dianggap sebagai utang moral yang tidak dapat diproses secara hukum untuk penagihan. Meskipun utang ini mungkin diakui legal di negara asal tempat utang tersebut dibuat, di Malaysia, utang ini bertentangan dengan kebijakan publik menurut undang-undang yang diatur dalam Akta Undang-Undang Sivil 1956.
Pandangan Hukum Malaysia
Berdasarkan Akta Kontrak 1956, pasal 26 dengan tegas menyatakan bahwa semua perjanjian yang terkait dengan aktivitas perjudian atau taruhan adalah batal. Pasal ini juga melarang proses penagihan utang taruhan melalui jalur hukum. Hakim memperjelas bahwa pengadilan dapat menolak untuk menegakkan utang dari transaksi ilegal atau perjanjian yang dianggap batal, seperti kontrak perjudian, karena melanggar kebijakan publik.
Selanjutnya, Hakim Moses menegaskan bahwa meskipun utang telah diakui di bawah Undang-Undang Pelaksanaan Penilaian Timbal Balik, pengadilan kebangkrutan berhak untuk menilai substansi utang tersebut. Pembatasan atas penegakan utang perjudian menyiratkan bahwa proses hukum reguler dikesampingkan, dan pengadilan tidak boleh mendukung utang yang batal secara hukum di Malaysia. Putusan ini menegaskan sikap keras Malaysia terhadap utang judi tidak sah, dengan menyiratkan bahwa utang tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan kebangkrutan atau ditegakkan secara hukum di negara ini.